ADM Banyak Untung, dari Potong Birokrasi, Cegah Korupsi hingga Pangkas Anggaran Negara

0

Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan hadirnya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) membawa banyak keuntungan. Memudahkan pelayanan kepada masyarakat, memangkas alur birokrasi, dan mencegah korupsi. Yang tak kalah penting adalah memangkas anggaran negara hingga Rp. 450 miliar per tahun. 

Mendagri Tito Karnavian menerangkan, penghematan itu terjadi di antaranya karena sebagian besar dokumen kependudukan tidak lagi menggunakan blangko khusus berlogo sekuritas melainkan dengan kertas biasa (A4).

Dari 23 dokumen kependudukan, hanya KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tetap menggunakan blangko khusus seperti yang kita lihat saat ini. Sebagai pengganti sistem keamanan, dokumen kependudukan yang dicetak dengan kertas biasa disertai barcode dan tanda tangan digital pejabat berwenang. 

“Penghematan mencapai Rp. 450 miliar dari kertas sekuritas menjadi kertas A4. Walau begitu, dokumennya tetapi dinyatakan sah,” ungkap Tito.

ADM merupakan salah satu terobosan Kemendagri untuk mendigitalisasi semua layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya mesin ini, masyarakat dapat secara mandiri mencetak 23 dokumen kependudukan dalam waktu yang sangat cepat, rata-rata kurang dari 2 menit. Masyarakat juga bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya dari mana saja dan kapan saja, dengan sistem keamanan ganda PIN, NIK, dan barcode yang diperoleh masyarakat saat melakukan registrasi di Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat.

Layanan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain semakin dengan dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Selain menghemat anggaran, Tito menuturkan, keberadaan ADM dapat mencegah korupsi atau pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sebab dengan menggunakan ADM, meminimalisasi adanya sentuhan langsung antara petugas dan masyarakat, sehingga indikasi pungli maupun korupsi menjadi berkurang.

“Hilangnya sentuhan antara manusia, membuat peluang terjadinya korupsi berkurang. Karena yang disentuh mesin. Mesin tidak mungkin minta amplop, kecuali ada tulisan ‘amplop dulu dong’,” ujarnya sembari berkelakar.

Lebih jauh, keberadaan ADM mempermudah alur birokrasi layanan dalam administrasi kependudukan.

Dengan ADM, lanjut Tito, masyarakat semakin mudah mengakses layanan. Masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh layanan, kini semakin dimanjakan. Berbagai kendala baik disebabkan pelayanan yang lambat, biaya mahal, pungutan liar, hingga terbatasnya waktu dan tempat, dengan ADM menjadi teratasi.

Misalnya, ada warga yang sudah mengantongi Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket), untuk mencetak KTP-el cukup mendatangi mesin ADM. Untuk mencetak KTP-el tidak harus di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, dimana saja yang ada mesin ADM bisa diurus. 

Menyikapi terbatasnya blanko KTP-el, Tito mengaku sudah dua kali menghadap Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengusulkan penambahan anggaran. Disebutkannya, anggaran yang disiapkan pusat saat ini hanya cukup untuk pengadaan 16 juta keping blanko KTP-el dari total kebutuhan 41 juta keping.

“Karena kan KTP-el ini sangat dinamis, ada orang ganti status ganti KTP-el, pindah rumah ganti KTP-el. Jadi insya Allah teratasi,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Tito, sekarang kebutuhan KTP-el tinggi karena sedang banyak terjadi bencana. Musibah itu kerap membuat masyarakat kehilangan dokumen kependudukan.

Terkait pengadaan ADM, Tito mengatakan, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menyiapkan ADM ke seluruh pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, dia minta Pemda menganggarkannya di APBD. Pemda yang berminat membeli mesin ADM, bisa membeli lewat e-katalog. Harganya cukup terjangkau, yaitu Rp. 150 juta hingga Rp. 200 juta saja.

Tito memuji Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah  merintis penerapan ADM dalam layanannya. Bahkan, pada akhir Januari lalu Mendagri bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melihat langsung operasional mesin ADM di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan.

Hal itu dikatakan Tito saat acara Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pada Program ‘Jatim Smart Province’ di Grand City Surabaya (31/1). Hadir di acara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dikesempatan tersebut, Tito, Mahfud dan Khofifah juga sekaligus secara simbolis menyerahkan bantuan Mesin ADM kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab. 

Tito berharap daerah lain segera menyusul membeli ADM, sehingga  pelayanan publik di Pemda khususnya di bidang Adminduk bisa dilakukan kapanpun, pelayanan 24 jam seperti model ATM di kalangan perbankan.

Sumber : Ditjen Dukcapil Kemendagri

Leave A Reply

Your email address will not be published.